PT Puncak Jaya Samudra

Dalam sektor penyaluran ABK, PT Puncak Jaya Samudra (PJS) dikenal sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Banyak yang menyebut PJS sebagai agen penyalur ABK terbesar tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia. Perusahaan ini mengklaim dapat memberangkatkan sekitar 600–800 pelaut dan ABK per tahun ke berbagai negara di Asia dan Eropa, menjadikannya sebagai salah satu yang tertinggi di antara agen sejenis​. Hingga tahun 2021, PJS telah memasok lebih dari 2.000 kru asal Indonesia untuk kapal-kapal penangkapan ikan di Taiwan dan menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan perikanan internasional seperti Fraserburgh Inshore Fisheries (Inggris) dan Chin Hong Corporation (Taiwan).

Keberhasilan dalam penempatan dalam skala besar ini memberikan PJS reputasi sebagai salah satu inovator dan pemimpin di pasar penyaluran ABK di wilayah Pantura Jawa. Dari sisi manajemen, PJS mengklaim program penempatan mereka telah membantu banyak pelaut dan nelayan lokal dalam meningkatkan taraf hidup. Sebagai contoh, Direktur PT PJS menyatakan bahwa banyak mantan nelayan kini sukses sebagai ABK di kapal asing, yang terlihat dari peningkatan aset seperti rumah permanen dan kendaraan pribadi di komunitas asal mereka, sebagai bukti keberhasilan perusahaan dalam menyejahterakan pekerja migran laut​.

Meskipun memiliki reputasi baik, PT Puncak Jaya Samudra tidak terlepas dari kritik terkait praktik penempatan ABK. Beberapa investigasi media dan laporan LSM menuduh adanya pelanggaran hak-hak pekerja dalam penempatan yang dilakukan PJS. pada tahun 2021 melaporkan adanya dugaan intimidasi, penipuan, dan pemerasan terhadap ABK yang diberangkatkan oleh PJS, menyebut bahwa kesuksesan PJS mungkin didasarkan pada penderitaan ABK yang diperlakukan secara tidak manusiawi di kapal asing​.

Laporan tersebut juga mengungkapkan adanya pemotongan gaji dan beban utang biaya penempatan yang memberatkan bagi ABK. Kesaksian langsung dari ABK juga muncul di media. Investigasi Kompas (2023) menyoroti pengalaman ABK Indonesia yang ditempatkan oleh PJS di kapal ikan berbendera Tiongkok yang mengalami kerja paksa dan kekerasan fisik. Salah satu ABK, Adi Saputra, mengalami pemukulan hingga giginya patah dan dipaksa bekerja hampir 20 jam sehari tanpa istirahat​. Setelah 11 bulan di laut tanpa sandar, Adi beserta rekannya terpaksa menolak untuk kembali berlayar dan meminta PJS untuk memulangkan mereka saat kapal berlabuh di Samoa​.

Mereka bahkan harus menanggung biaya tiket kepulangan yang dipotong dari gaji, meskipun rincian biaya tersebut tidak transparan​. Akibat berbagai pemotongan, termasuk biaya dokumen sebesar USD 100 per bulan selama 9 bulan, banyak ABK pulang hampir tanpa membawa penghasilan meskipun telah bekerja keras di kapal asing​. Kasus-kasus tersebut telah menarik perhatian publik dan pemerintah. Laporan investigatif yang dilakukan kolaborasi SBMI-Greenpeace (2020) juga mencantumkan PJS dalam daftar enam perusahaan perekrutan ABK yang diduga terlibat dalam praktik perbudakan modern di laut lepas, terutama di kapal ikan milik perusahaan Taiwan​.

Isu ini mendorong pemerintah untuk memperketat regulasi penempatan ABK, termasuk kewajiban memiliki SIUPPAK sejak 2013​. Menanggapi hal tersebut, manajemen PT Puncak Jaya Samudra menyatakan komitmennya untuk mematuhi hukum dan meningkatkan perlindungan bagi pekerja. Perusahaan itu mengklaim terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan setiap proses penempatan sesuai dengan aturan dan standar kesejahteraan yang ditetapkan oleh pemerintah​. Saat ini, PJS masih beroperasi dengan status izin aktif, dan pemerintah melalui BP2MI tetap mengawasi penempatan yang dilakukan. Calon pekerja migran disarankan untuk memeriksa status legal P3MI dan rekam jejaknya sebelum berangkat, serta melaporkan jika terjadi pelanggaran. Reputasi PJS terus dipantau oleh publik, di satu sisi diapresiasi karena mampu menempatkan ribuan pekerja, namun di sisi lain dikritik karena adanya laporan tentang perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja yang ditempatkan​.

PT Puncak Jaya Samudra merupakan perusahaan penyalur tenaga kerja migran yang besar dan resmi di Indonesia dengan layanan utama di sektor kemaritiman. Meskipun memiliki landasan hukum yang kuat dan jaringan internasional yang luas, para pemangku kepentingan tetap menuntut PJS untuk menjaga integritas dan tanggung jawab dalam melindungi hak-hak pekerja migran yang diberangkatkan. Semua informasi di atas berdasarkan sumber resmi perusahaan, portal pemerintah, serta liputan media yang kredibel, sehingga menggambarkan gambaran terbaru dan akurat tentang profil dan kiprah PT Puncak Jaya Samudra.